EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG FUNGSI LEGISLASI, PENGANGGARAN, DAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

Authors

  • Charlos Guntur Maay Universitas Negeri Makassar
  • Muhammad Irvan Nur' Iva Universitas Negeri Makassar
  • Rahayu Rahayu Universitas Negeri Makassar
  • H. Herman H Universitas Negeri Makassar

DOI:

https://doi.org/10.59003/nhj.v5i10.1942

Keywords:

performance effectiveness, DPRD Secretariat, legislative function, public financial management, public management

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan substantif guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi penganggaran, serta fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan penerapan triangulasi untuk menjamin validitas temuan.

 Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa secara normatif Sekretariat DPRD telah menjalankan fungsi administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Namun demikian, efektivitas dukungan kelembagaan masih menghadapi kendala pada aspek kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi administrasi, serta integrasi sistem data keuangan dan dokumentasi persidangan. Penguatan sistem Public Financial Management (PFM), peningkatan kompetensi aparatur, serta modernisasi sistem informasi menjadi strategi prioritas dalam meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik melalui integrasi perspektif regulatif, teori efektivitas organisasi, dan manajemen kinerja sektor publik dalam analisis kelembagaan legislatif daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

John W. Creswell. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Michael Huberman, & Matthew B. Miles. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Lexy J. Moleong. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Richard M. Steers. (1985). Organizational effectiveness: A behavioral view. Goodyear Publishing Company.

Daniel Katz, & Robert L. Kahn. (1978). The social psychology of organizations (2nd ed.). Wiley.

Christopher Hood. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Christopher Pollitt, & Geert Bouckaert. (2017). Public management reform: A comparative analysis—Into the age of austerity (4th ed.). Oxford University Press.

Fadli, M. (2024). Implementasi manajemen kinerja berbasis output pada organisasi perangkat daerah. Jurnal Manajemen Publik, 9(1), 45–60.

Hidayat, R., & Kurniawan, D. (2023). Penguatan public financial management dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD. Jurnal Keuangan dan Kebijakan Publik, 7(2), 112–128.

Lestari, A., & Hamzah, M. (2023). Sinergi kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Jurnal Otonomi Daerah, 15(1), 77–92.

Megah S, K. I., & Valiant S, R. (2025). Systematic literature review: Assessing the effectiveness of performance-based budgeting in government financial management. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 10(1), 52–74. https://doi.org/10.24905/jip.10.1.2025.52‐74

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.

Pratama, Y., & Widodo, J. (2021). Efektivitas organisasi sektor publik dalam perspektif kinerja. Jurnal Administrasi Publik, 17(3), 233–247.

Sari, D. (2022). Kapasitas kelembagaan dalam pembentukan peraturan daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(4), 321–335.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.

Rizki, T., & Kurniawan, S. (2023). Public service performance: Influence of leadership and governance on public service performance. Jurnal Bina Praja, 15(3), 443–452. https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.443‐452

Salamatul Afiyah. (2024). Performance measurement and evaluation in public sector organizations. The Journal of Academic Science, 1(4), 100–112. https://doi.org/10.59613/v9y18y19

Scott, W. R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4th ed.). SAGE Publications.

Downloads

Published

2026-03-30

How to Cite

Charlos Guntur Maay, Muhammad Irvan Nur’ Iva, Rahayu, R., & H. Herman H. (2026). EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG FUNGSI LEGISLASI, PENGANGGARAN, DAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT. Nusantara Hasana Journal, 5(10), 8–16. https://doi.org/10.59003/nhj.v5i10.1942